Mari bagikan!

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

MUQADDIMAH
“Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang.
Segala Puji bagi Allah yang mengasuh semesta alam, yang
menguasai hari pembalasan. Hanya kepada engkau kami
menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan.
Tunjukanlah kami jalan yang lurus yakni jalan orang-orang yang
telah engkau beri kenikmatan atas mereka, bukan jalan orang-orang
yang engkau murkai atas mereka dan bukan jalan orang-orang yang
sesat”.
Bahwa sesungguhnya Islam adalah satu-satunya agama tauhid yang
haq di sisi Allah dengan berprinsip pada aqidah tauhid dan membawa
misi sebagai hudan rahmatan lil’alamin (petunjuk dan rahmat bagi
sekalian alam). Oleh sebab itu, Islam harus ditegakan dan
dilaksanakan dalam kehidupan bersama ditengah-tengah masyarakat.
Hal tersebut merupakan sunnatullah bagi manusia, khususnya umat
islam sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya di muka bumi ini.
Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam Amar
Ma’ruf Nahi Mungkar dan tajdid, adalah salah satu kreasi manusia
Muslim dalam upaya menggerakan dan membimbing umat agar
mampu melaksanakan fungsi dan perannya. Dalam rangka
kelangsungan hakikat dan misinya, Muhammadiyah memerlukan
tumbuhnya kader pelopor, pelangsung dan penyempurna cita-cita
sekaligus sebagai stabilisator, dinamisator dan gerakan
perjuangannya.
Maka pada 29 Syawal 1384 H. bertepatan dengan tanggal 14 Maret
1964 M. didirikan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sebagai
T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I |19
salah satu organisasi otonom Muhammadiyah, yang merupakan
wadah perjuangan untuk menghimpun, menggerakkan dan membina
potensi mahasiswa Islam guna meningkatkan peran dan tanggung
jawabnya sebagai kader persyarikatan, kader umat dan kader bangsa,
sehingga tumbuh kader-kader yang memiliki kerangka berpikir ilmu
amaliyah dan kader amal ilmiah sesuai dengan Kepribadian
Muhammadiyah, Kesemuanya itu dilaksanakan secara bersama
dengan menjunjung tinggi musyawarah atas dasar iman dan taqwa
serta hanya mengharap ridha Allah SWT.
Dengan dilandasi semangat ketaqwaan kepada Allah SWT, maka
penyelenggaraan organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
(IMM) berpedoman kepada Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I
NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN
Pasal 1
Organisasi ini bernama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah disingkat
IMM adalah gerakan Mahasiswa Islam yang beraqidah Islam
bersumber Al-Qur’an dan As-Sunah.
Pasal 2
IMM didirikan pada tanggal 29 Syawal 1384 H bertepatan dengan
tanggal 14 Maret 1964 M di Yogyakarta untuk waktu yang tidak
terbatas.
Pasal 3
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah berkedudukan di Ibukota Negara
Republik Indonesia.

BAB II
ASAS, GERAKAN, DAN LAMBANG
Pasal 4
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah berazas Islam.
Pasal 5
IMM adalah gerakan Mahasiswa Islam yang bergerak di bidang
keagamaan, kemasyarakatan dan kemahasiswaan.
Pasal 6
Lambang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah pena yang
berlapis dengan tiga warna, ditengah tertuliskan IMM, bunga melati
dan pita yang tercantum tulisan arab serta dengan 5 sinar
matahari.

BAB III
TUJUAN DAN USAHA
Pasal 7
Tujuan IMM adalah mengusahakan terwujudnya akademisi Islam
yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan
Muhammadiyah.
Pasal 8
1. Membina para anggotanya untuk selalu tertib dalam ibadah, tekun
dalam studi dan mengamalkan ilmu pengetahuannya untuk
melaksanakan ketaqwaan dan pengabdiannya kepada Allah SWT.
2. Membina para anggotanya menjadi kader persyarikatan
Muhammadiyah, kader umat, dan kader bangsa yang senantiasa setia
terhadap keyakinan dan cita-citanya.
3. Mempergiat, mengefektifkan dan mengoptimalkan dakwah amar
ma’ruf nahi munkar kepada masyarakat, terutama Mahasiswa.

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 9
Keanggotaan
1. Anggota IMM terdiri dari:
a. Anggota Biasa, ialah mahasiswa Islam yang menyetujui asas
dan tujuan IMM.
b. Anggota Luar Biasa, ialah alumni IMM yang tetap setia
kepada IMM dan Muhammadiyah.
c. Anggota Kehormatan, ialah orang-orang yang dipandang
berjasa mengembangkan dan melestarikan IMM
2. Hak dan Kewajiban serta peraturan lainnya tentang keanggotaan
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10
Susunan Organisasi
1. Susunan Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
terdiri atas:
a. Komisariat, ialah kesatuan anggota dalam suatu Kampus,
Fakultas atau Akademi dan atau tempat tertentu.
b. Cabang, ialah kesatuan Komisariat-Komisariat dalam suatu
daerah kabupaten atau kota atau daerah tertentu.
c. Daerah, ialah kesatuan Cabang-Cabang dalam suatu Provinsi.
d. Pusat, ialah kesatuan Daerah-Daerah dalam Negara Republik
Indonesia.
2. Syarat dan Ketentuan pembentukan organisasi diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.

BAB V
PIMPINAN
Pasal 11
Pimpinan Komisariat
1. Pimpinan Komisariat adalah pimpinan tertinggi dalam
komisariatnya yang memimpin dan melaksanakan kepemimpinan,
peraturan-peraturan dan keputusan organisasi dalam
lingkungannya.
2. Ketua umum Pimpinan Komisariat karena jabatannya menjadi
wakil Pimpinan Cabang di komisariatnya.
Pasal 12
Pimpinan Cabang
1. Pimpinan Cabang adalah pimpinan tertinggi dalam Cabangnya
yang memimpin dan melaksanakan kepemimpinan di atasnya,
peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan organisasi kepada
komisariat-komisariat di lingkungannya.
2. Untuk mewakili kepentingan-kepentingan Cabang serta mengatur
kerjasama antara Pimpinan Komisariat dalam suatu Perguruan
Tinggi, Pimpinan Cabang dapat membentuk Koordinator
Komisariat (KORKOM) dengan ketentuan yang diatur oleh
pimpinan cabang.
3. Ketua umum Pimpinan Cabang karena jabatannya menjadi wakil
Dewan Pimpinan Daerah di cabangnya.
Pasal 13
Dewan Pimpinan Daerah
1. Dewan Pimpinan Daerah adalah pimpinan tertinggi dalam
daerahnya yang memimpin dan melaksanakan kepemimpinan di
atasnya, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan organisasi
dalam lingkungannya.
2. Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah karena jabatannya
menjadi wakil Dewan Pimpinan Pusat di daerahnya.
Pasal 14
Dewan Pimpinan Pusat
Dewan Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin
organisasi
Pasal 15
Pergantian dan Pemilihan Pimpinan
1. Pergantian Pimpinan dilaksanakan pada setiap musyawarah
tertinggi di masing-masing tingkat pimpinan.
2. Pemilihan pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 16
Unsur Pembantu Pimpinan
1. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya pimpinan dapat
membentuk unsur pembantu pimpinan yang diserahi tugas-tugas
khusus.
2. Syarat dan ketentuan pembentukan Unsur Pembantu Pimpinan
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI
MASA JABATAN
Pasal 17
Pimpinan Komisariat
1. Badan Pimpinan Harian (BPH) Pimpinan Komisariat dipilih
untuk masa jabatan 1 (satu) tahun.
2. Badan Pimpinan Harian (BPH) Pimpinan Cabang dipilih untuk
masa jabatan 1 (satu) tahun.
3. Badan Pimpinan Harian (BPH) Pimpinan Daerah dipilih untuk
masa jabatan 2 (dua) tahun.
4. Badan Pimpinan Harian (BPH) Pimpinan Pusat dipilih untuk
masa jabatan 2 (dua) tahun.

BAB VII
PERMUSYAWARATAN
Pasal 18
Permusyawaratan terdiri dari :
1. MUKTAMAR, ialah permusyawaratan tertinggi dalam organisasi
yang diikuti oleh anggota Dewan Pimpinan Pusat, utusan-utusan
Dewan Pimpinan Daerah, dan utusan-utusan Pimpinan Cabang.
2. TANWIR, ialah permusyawaratan tertinggi dalam organisasi di
bawah Muktamar yang diikuti oleh Dewan Pimpinan Pusat, dan
utusan-utusan Dewan Pimpinan Daerah untuk membicarakan
kepentingan-kepentingan organisasi yang tidak dapat
ditangguhkan sampai berlangsung Muktamar, diadakan sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode muktamar.
3. MUSYAWARAH DAERAH, ialah permusyawaratan tertinggi
dalam Daerah, yang diikuti oleh anggota Dewan Pimpinan
Daerah, utusan-utusan Pimpinan Cabang, dan utusan-utusan
Pimpinan Komisariat, diadakan 2 (dua) tahun sekali.
T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I |25
4. MUSYAWARAH CABANG, ialah permusyawaratan tertinggi
dalam Cabang yang diikuti oleh anggota Pimpinan Cabang, dan
utusan-utusan Pimpinan Komisariat, diadakan 1 (satu) tahun
sekali.
5. MUSYAWARAH KOMISARIAT, ialah permusyawaratan
tertinggi dalam Komisariat yang diikuti oleh Pimpinan
Komisariat dan seluruh anggota, diadakan 1(satu) tahun sekali.
6. MUSYAWARAH LUAR BIASA, ialah permusyawaratan yang
dilaksanakan apabila organisasi dihadapkan pada situasi
kepemimpinan yang tidak mendukung untuk berlanjutnya
kepemimpinan karena hal-hal yang mendesak dan tidak bisa
ditangguhkan dengan disepakati dalam rapat pleno yang dihadiri
oleh 3/4 oleh pimpinan dibawahnya.
Pasal 19
Keputusan
1. Musyawarah dapat berlangsung dengan tidak memandang jumlah
yang hadir, asal yang berkepentingan telah diundang secara sah.
2. Keputusan musyawarah diusahakan dengan suara bulat. Apabila
tidak sah dilaksanakan dengan lobying dan apabila tidak sah
terpaksa diadakan pemungutan suara, maka keputusan diambil
dengan suara terbanyak mutlak.
3. Keputusan Muktamar danTanwir berlaku setelah disetujui dan
disahkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan ditanfidzkan
oleh DPP IMM.
4. Keputusan Musyawarah Daerah berlaku setelah disetujui oleh
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, disahkan oleh Dewan
Pimpinan Pusat IMM, dan ditanfidzkan oleh Dewan Pimpinan
Daerah IMM.
5. Keputusan Musyawarah Cabang berlaku setelah disetujui oleh
Pimpinan Daerah Muhammadiyah, disahkan oleh Dewan
Pimpinan Daerah IMM, dan ditanfidzkan oleh Pimpinan Cabang
IMM.
6. Keputusan Musyawarah Komisariat berlaku setelah disahkan oleh
Pimpinan Cabang IMM, dan ditanfidzkan Pimpinan Komisariat
IMM.
7. Mekanisme pengesahan keputusan musyawarah ditetapkan dalam
Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
KEUANGAN
Pasal 20
Keuangan
Keuangan organisasi diperoleh dari:
1. Uang Pangkal dan Iuran Anggota
2. Sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

BAB IX
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 21
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, akan diatur
dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga dapat diubah oleh Dewan Pimpinan
Pusat dengan tidak menyalahi Anggaran Dasar, kemudian
disahkan dalam forum Muktamar.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 22
Anggaran Dasar hanya dapat diubah dalam forum Muktamar dan
perubahannya sah apabila diputuskan dengan suara sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Muktamar yang hadir.

BAB X
PEMBUBARAN
Pasal 23
1. Pembubaran IMM menjadi wewenang kedaulatan Muktamar,
berdasarkan kesepakatan bersama.
2. Setelah IMM dibubarkan segala kewajiban dan aset menjadi
tanggung jawab Muhammadiyah.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 24
Anggaran Dasar ini menjadi pengganti Anggaran Dasar sebelumnya,
dan telah disahkan oleh forum Muktamar XVIII di Malang, Jawa
Timur dan mulai berlaku sejak disahkannya oleh Pimpinan Pusat
Muhammadiyah.

Ditetapkan di : Malang – Jawa Timur
Tanggal : 06 Agustus 2018

ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH

BAB I
WAKTU DAN LAMBANG
Pasal 1
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah didirikan pada tanggal 29 syawal
1384 H bertepatan dengan tanggal 14 Maret 1964.
Pasal 2
1. Lambang IMM sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar
pasal 6 adalah sebagai berikut dengan ukuran 1 berbanding 2,5.
2. Penjelasan tentang lambang IMM di atur dalam pedoman
organisasi.

BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 3
Anggota Biasa
1. Yang dapat diterima menjadi anggota biasa adalah:
a. Mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan di perguruan
tinggi atau yang setingkat.
b. Mahasiswa yang telah menyelesaikan perkuliahan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf (a) paling
lambat 2 (dua) tahun setelah yudisium dan sebelum usia 31
tahun.
2. Prosedur menjadi anggota biasa :
a. Calon anggota harus mengikuti dan dinyatakan lulus
perkaderan Darul Arqam Dasar (DAD).
b. Permintaan menjadi anggota biasa diajukan secara tertulis oleh
Pimpinan Komisariat kepada Dewan Pimpinan Daerah melalui
Pimpinan Cabang.
c. Apabila permintaan menjadi anggota diterima, kepadanya
diberikan Kartu Tanda Anggota oleh Dewan Pimpinan Daerah
atas nama DPP IMM.
d. Bentuk tanda anggota ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
e. Setiap 6 (enam) bulan sekali DPD melaporkan database
keanggotaan kepada Dewan Pimpinan Pusat IMM.
f. Anggota IMM tidak boleh merangkap pada organisasi ekstra
kampus yang sejenis.
Pasal 4
Anggota Luar Biasa
1. Anggota luar biasa adalah alumni IMM yang telah memenuhi
kriteria seperti anggota biasa sebagaimana pasal 3 dan
mendukung gerakan dakwah Muhammadiyah.
2. Anggota luar biasa atas usulan pimpinan cabang IMM dan
ditetapkan oleh DPD IMM.
Pasal 5
Anggota Kehormatan
1. Anggota kehormatan adalah orang yang berasal dari luar
kalangan IMM yang telah memberikan kontribusi luar biasa pada
ikatan.
2. Anggota kehormatan dapat diusulkan oleh pimpinan IMM pada
tingkat dimana yang bersangkutan berada setelah
dipertimbangkan dan ditetapkan DPP IMM.
Pasal 6
Hak dan Kewajiban
1. Anggota biasa berhak menyatakan pendapat, suara, memilih dan
dipilih.
2. Kewajiban anggota biasa adalah:
a. Mempelajari dan mengamalkan kepribadian dan khittah
perjuangan Muhammadiyah.
b. Menjadi tauladan utama bagi mahasiswa.
c. Tunduk dan taat kepada keputusan organisasi, peraturanperaturan dan menjaga nama baik IMM.
d. Turut melaksanakan dan mendukung usaha-usaha organisasi.
e. Membayar uang pangkal atau iuran yang besarnya disepakati
pimpinan setempat.
Pasal 7
Pemberhentian Anggota
Keanggotaan berhenti karena:
1. Meninggal dunia
2. Permintaan sendiri dengan dibuktikan surat pernyataan.
3. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah atas usulan Pimpinan
Cabang karena pelanggaran terhadap aturan dan ketentuan
organisasi.
4. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah tentang pemberhentian
anggota sesuai pasal 7 ayat 3 hanya dapat dilaksanakan setelah :
a. Diadakan penelitian oleh Pimpinan Cabang;
b. Diberikan peringatan oleh Pimpinan Cabang secara tertulis;
c. Dilakukan skorsing oleh Pimpinan Cabang, apabila peringatan
tersebut pada pasal 7 ayat 4 huruf (b) tidak diindahkan;
d. Anggota yang diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Daerah
diberi kesempatan membela diri dalam musyawarah yang
diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah IMM.
e. Permintaan sendiri dengan melampirkan surat pengunduran
diri.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8
Komisariat
1. Pembentukan dan pengesahan serta ketentuan luas teritorial
komisariat ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Pimpinan
Daerah atas usul Pimpinan Cabang yang bersangkutan.
2. Komisariat berkewajiban melaksanakan usaha-usaha organisasi
untuk menghimpun, membina dan meningkatkan kualitas serta
menyalurkan bakat dan minat anggotanya untuk kepentingan
organisasi, minimal melaksanakan kegiatan perkaderan.
32| T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I
Pasal 9
Cabang
1. Cabang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat, terdiri dari
sekurang kurangnya 3 (tiga) komisariat yang telah disahkan.
2. Apabila poin 1 (satu) terpenuhi, maka dalam satu kabupaten atau
kota dimungkinkan adanya lebih dari 1 (satu) cabang.
3. Pembentukan dan pengesahan serta ketentuan luas teritorial
cabang ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat
atas usul Dewan Pimpinan Daerah yang bersangkutan.
4. Pimpinan Cabang dapat membentuk Koordinator Komisariat
(KORKOM) dengan mengadakan rapat pleno yang dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) unsur pimpinan cabang dan
2 (dua) orang perwakilan pimpinan komisariat.
5. Korkom adalah bagian pimpinan cabang yang bertugas membantu
sebagian tugas pokok pimpinan cabang.
6. Masa jabatan korkom menyesuaikan dengan masa jabatan
pimpinan cabang.
Pasal 9A
Cabang Luar Negeri
1. Cabang Luar Negeri Dibentuk dan di SK-Kan Oleh Dewan
Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
2. Cabang di luar Negeri sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) anggota.
3. Pembentukan dan pengesahan serta ketentuan luas teritorial
cabang luar negeri ditentukan dengan Surat Keputusan Dewan
Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
Pasal 10
Daerah
1. Daerah dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari
sekurang kurangnya 3 (tiga) cabang yang telah disahkan.
2. Pembentukan dan pengesahan serta ketentuan luas teritorial
daerah ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat
T a n f i d z M u k t a m a r I M M X V I I I |33
atas usul Musyawarah Daerah DPD sebelumnya dan setelah
mendengar pertimbangan calon Dewan Pimpinan Daerah yang
disahkan.

BAB IV
PIMPINAN
Pasal 11
Syarat-syarat Pimpinan
Syarat-syarat untuk dapat dicalonkan dan dipilih sebagai Pimpinan
Ikatan:
1. Syarat Umum
a. Telahmenjadi anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
b. Setia kepada asas, tujuan dan perjuangan ikatan dan
persyarikatan.
c. Taat kepada garis kebijaksanaan pimpinan ikatan dan
pimpinan persyarikatan.
d. Mampu membaca Al-Qur’an secara tartil.
e. Mampu dan cakap melaksanakan tugas.
f. Dapat menjadi tauladan utama dalam organisasi terutama
dalam bidang akhlaq dan beribadahnya.
g. Tidak merangkap dengan pimpinan organisasi politik dan
anggota organisasi politik.
h. Berpengalaman dalam memimpin ikatan setingkat di
bawahnya.
i. Bersedia berdomisili di kota, dimana sekretariat berkedudukan
jika terpilih menjadi pimpinan.
2. Syarat Khusus bagi Dewan Pimpinan Pusat
a. Telah menjadi pimpinan daerah sekurang-kurangnya 1
periode.
b. Telah lulus perkaderan Darul Arqam Paripurna.
c. Batas usia sebelum 31 tahun.
d. Terdaftar sebagai mahasiswa pascasarjana atau sesuai dengan
ART pasal 3 ayat 1b
3. Syarat Khusus bagi Dewan Pimpinan Daerah
a. Telah menjadi pimpinan cabang sekurang-kurangnya 1
periode
b. Telah lulus perkaderan Darul Arqam Madya.
c. Batas usia maksimal 28 Tahun.
d. Terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi atau sesuai
dengan pasal 3 ayat 1b
4. Syarat Khusus bagi Pimpinan Cabang
a. Telah menjadi pimpinan komisariat sekurang-kurangnya 1
periode.
b. Telah lulus perkaderan Darul Arqam Madya.
c. Batas usia maksimal 26 Tahun
d. Terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi atau sesuai
dengan pasal 3 ayat 1b
5. Syarat Khusus bagi Pimpinan Komisariat
a. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya 1 (satu)
tahun dibuktikan dengan syahadah.
b. Telah lulus perkaderan Darul Arqom Dasar.
c. Terdaftar sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi.
Pasal 12
Pemberhentian Pimpinan
Berhentinya pimpinan karena :
1. Berakhirnya status masa jabatan.
2. Berhalangan tetap.
3. Permintaan sendiri.
4. Melanggar konstitusi ikatan dan persyarikatan.
Pasal 12A
Pemberhentian Ketua Umum
1. Berhentinya ketua umum karena: (a) berakhirnya masa jabatan
(b) Berhalangan tetap (c) Permintaan sendiri (d) Melanggar
konstitusi ikatan dan persyarikatan.
2. Apabila ketua umum berhenti dalam kondisi huruf b,c dan d.
maka diadakan rapat pleno diperluas yaitu melibatkan pimpinan
setingkat dibawahnya yang diselenggarakan khusus untuk itu.
3. Rapat pleno dipeluas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diikuti
oleh: pimpinan harian yang ketua umumnya mengundurkan diri
dan melanggar konstitusi ikatan dan persyarikatan, kecuali
pimpinan komisariat yang dapat mengadakan rapat pleno
pimpinan dihadiri pimpinan setingkat diatasnya.
Pasal 13
Dewan Pimpinan Pusat
1. Dewan Pimpinan Pusat disusun oleh Ketua Umum terpilih dan
formatur yang dipilih oleh forum Muktamar.
2. Dewan Pimpinan Pusat memimpin organisasi, mentanfidzkan
keputusan serta mengawasi pelaksanaannya.
3. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya Dewan Pimpinan
Pusat dapat membentuk Unsur Pembantu Pimpinan yang diserahi
tugas dan menyelenggarakan pekerjaan khusus.
4. Struktur Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari 1 (satu) orang Ketua
Umum, 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal, 1 (satu) orang
Bendahara Umum, 14 (Empatbelas) orang Ketua bidang, 14
(Empatbelas) orang sekretaris bidang dan 3 (tiga) orang
bendahara.
Pasal 14
Dewan Pimpinan Daerah
1. Dewan Pimpinan Daerah disusun oleh Ketua Umum dan formatur
yang dipilih oleh forum Musyawarah Daerah dan disahkan oleh
Dewan Pimpinan Pusat.
2. Dewan Pimpinan Daerah adalah wakil Dewan Pimpinan Pusat di
daerahnya.
3. Dewan Pimpinan Daerah dapat membentuk Unsur Pembantu
Pimpinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Dewan Pimpinan Daerah harus memberikan laporan kepada
Dewan Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
sekali dan atau apabila ada hal-hal yang dianggap perlu.
5. Struktur Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari 1 (satu) orang ketua
umum, 1 (satu) orang Sekretaris umum, 1 (satu) orang bendahara
umum, 13 (Tigabelas) orang ketua bidang, 13 (Tigabelas) ora
13 (Tigabelas) orang ketua bidang, 13 (Tigabelas) orang
sekretaris bidang dan 3 (tiga) orang wakil bendahara.
5. Dalam keadaan tertentu struktur Pimpinan Cabang sekurangkurangnya terdiri dari 13 (tiga belas) orang Pimpinan Harian.
Pasal 15A
Pimpinan Cabang Luar Negeri
1. Pembentukan dan pengesahan serta ketentuan luas teritorial
Pimpinan cabang luar negeri ditentukan dengan Surat Keputusan
Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
2. Pimpinan Cabang Luar Negeri memberikan laporan kepada
Dewan Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan
atau apabila ada hal-hal yang dianggap perlu.
3. Periodesasi Pimpinan Cabang Luar Negeri untuk masa jabatannya
selama 2 (dua) tahun.
Pasal 16
Pimpinan Komisariat
1. Pimpinan Komisariat disusun oleh Ketua Umum dan formatur
yang dipilih oleh Musyawarah Komisariat dan disahkan oleh
Pimpinan Cabang.
2. Pimpinan Komisariat memberikan laporan kepada Pimpinan
Cabang sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan atau apabila
ada hal-hal yang dipandang perlu.
3. Struktur Pimpinan Komisariat terdiri dari 1 (satu) orang ketua
umum, 1 (satu) orang sekretaris umum, 1 (satu) orang bendahara
umum, 13 (Tigabelas) orang ketua bidang, 13 (Tigabelas) orang
sekretaris bidang dan 3 (tiga) orang wakil bendahara.
4. Dalam keadaan tertentu struktur Pimpinan Komisariat sekurangkurangnya terdiri dari 13 (tigabelas) orang Pimpinan Harian.
Pasal 17
Unsur Pembantu Pimpinan
1. Unsur Pembantu Pimpinan terdiri dari Lembaga Semi Otonom
(LSO) dan Lembaga Otonom (LO).
2. Lembaga Semi Otonom adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang
menjalankan sebagian tugas pokok IMM.
3. Lembaga Otonom adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang
menjalankan tugas pendukung IMM.
4. Unsur Pembantu Pimpinan dibentuk dan disahkan oleh pimpinan
yang bersangkutan.
5. Ketentuan tentang pembentukan dan tugas Unsur Pembantu
Pimpinan diatur dalam Pedoman Organisasi.
Pasal 18
Pemilihan Pimpinan
1. Pemilihan dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan
adil.
2. Pemilihan Pimpinan dilakukan dengan mekanisme pemilihan
ketua umum dan formatur, kecuali di tingkatan komisariat
pemilihan pimpinan menggunakan mekanisme pemilihan
formatur.
3. Pelaksanaan pemilihan pimpinan dilakukan oleh Panitia
Pemilihan yang dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan masingmasing tingkatan bersama pimpinan dibawahnya melalui rapat
pleno untuk satu kali pemilihan.
4. Pelaksanaan pemilihan pimpinan diatur berdasarkan tata tertib
pemilihan pimpinan yang ditetapkan oleh Tanwir dan telah
ditanfidzkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
Pasal 19
Pergantian dan Perubahan Pimpinan
1. Pimpinan IMM yang telah habis masa jabatannya tetap
menjalankan tugasnya sampai dilakukan serah terima jabatan
dengan pimpinan yang baru.
2. Dalam satu masa jabatan, dapat dilakukan perubahan pimpinan.
3. Perubahan pimpinan diatur dalam peraturan khusus yang
ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
4. Setiap pergantian dan perubahan pimpinan IMM harus menjamin
adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas jalannya
kepemimpinan.
5. Setiap pergantian dan perubahan pimpinan IMM harus memenuhi
syarat-syarat sesusai dengan ketentuan.

BAB V
PERMUSYAWARATAN
Pasal 20
Muktamar
1. Muktamar dilaksanakan oleh dan atas tanggung jawab Dewan
Pimpinan Pusat.
2. Muktamar dihadiri oleh :
a. Peserta
1) Pimpinan Harian Dewan Pimpinan Pusat.
2) Wakil Dewan Pimpinan Daerah masing-masing 4 (empat)
orang.
3) Wakil Pimpinan Cabang masing-masing 2 (dua) orang.
3. Peserta Muktamar berhak menyatakan pendapat, memilih dan
dipilih serta memiliki hak 1 (satu) suara, peninjau Muktamar
berhak menyatakan pendapat.
4. Ketentuan tentang waktu dan tempat pelaksanaan serta agenda
Muktamar ditetapkan dalam forum Tanwir.
5. Acara Pokok Muktamar:
a. Laporan Dewan Pimpinan Pusat tentang :
1) Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat.
2) Organisasi.
3) Keuangan.
4) Pelaksanaan keputusan Muktamar/Tanwir.
b. Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
c. Penyusunan Garis-garis Besar Haluan Organisasi, Garis-garis
Besar Haluan Kerja, dan Program Kerja.
d. Pemilihan Ketua umum dan Formatur Dewan Pimpinan Pusat.
e. Masalah-masalah umum IMM yang bersifat urgen.
f. Rekomendasi.
6. Ketentuan tentang tata tertib Muktamar dibuat oleh Dewan
Pimpinan Pusat dan disahkan oleh Muktamar.
7. Pada waktu berlangsungnya Muktamar dapat diselenggarakan
acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya
Muktamar.
8. Selambat-lambatnya sebulan setelah muktamar, Dewan Pimpinan
Pusat harus menyampaikan hasil keputusan tentang acara pokok
Muktamar kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk
mendapat pengesahan.
9. Apabila sampai satu bulan sesudah penyerahan hasil keputusan
Muktamar belum ada jawaban dari Pimpinan Pusat
Muhammadiyah, maka keputusan dianggap sah.
10.Selambat-lambatnya dua bulan setelah Muktamar, keputusan
Muktamar harus ditanfidzkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan
selanjutnya disosialisasikan ke Dewan Pimpinan Daerah seIndonesia.
11.Keputusan Muktamar tetap berlaku sampai diubah atau dibatalkan
oleh Muktamar berikutnya.
Pasal 21
Tanwir
1. Tanwir dilaksanakan oleh dan atas tanggung jawab Dewan
Pimpinan Pusat.
2. Tanwir dihadiri oleh :
a. Peserta
1) Pimpinan Harian Dewan Pimpinan Pusat.
2) Unsur Pembantu Pimpinan Tingkat Pusat yang jumlahnya
ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
3) Wakil Dewan Pimpinan Daerah masing-masing 4 (empat)
orang.
b. Peninjau
1) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2) Pimpinan Organisasi Otonom Muhammadiyah Tingkat
Pusat.
3. Acara Pokok Tanwir :
a. Laporan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat dalam memimpin
dan melaksanakan keputusan Muktamar.
b. Masalah-masalah mengenai kepentingan umum organisasi
yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya
Muktamar.
c. Menetapkan calon tuan rumah Muktamar.
4. Ketentuan tentang tata tertib Tanwir dibuat oleh Dewan Pimpinan
Pusat dan disahkan oleh Tanwir.
5. Pada waktu berlangsungnya Tanwir dapat diselenggarakan acara
atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya
Tanwir.
6. Selambat-lambatnya sebulan setelah Tanwir, Dewan Pimpinan
Pusat harus menyampaikan hasil Keputusan Tanwir kepada
Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mendapatkan pengesahan.
7. Apabila sampai satu bulan sesudah penyerahan hasil keputusan
Tanwir belum ada jawaban dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah,
maka keputusan dianggap sah.
8. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Tanwir, keputusan
Tanwir harus ditanfidzkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan
selanjutnya disosialisasi ke Dewan Pimpinan Daerah seIndonesia.
9. Keputusan Tanwir mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Dewan
Pimpinan Pusat dan tetap berlaku sampai diubah atau dibatalkan
oleh Tanwir atau Muktamar kemudian.
Pasal 22
Musyawarah Daerah
1. Musyawarah Daerah, disingkat Musyda dilaksanakan oleh dan
atas tanggung jawab Dewan Pimpinan Daerah.
2. Musyawarah Daerah dihadiri oleh :
a. Peserta
1) Pimpinan Harian Dewan Pimpinan Daerah.
2) Wakil Pimpinan Cabang masing-masing 4 (empat) orang.
3) Wakil Pimpinan Komisariat masing-masing 2 (dua) orang.
4) Wakil Dewan Pimpinan Pusat 1 (satu) orang.
b. Peninjau
1) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
2) Pimpinan Organisasi Otonom Muhammadiyah Tingkat
Provinsi.
3) Mereka yang diundang oleh Dewan Pimpinan Daerah.
3. Peserta Musyda berhak menyatakan pendapat, memilih dan
dipilih serta memiliki hak 1 (satu) suara. Peninjau Musyda berhak
menyatakan pendapat.
4. Ketentuan tentang waktu dan tempat pelaksanaan serta agenda
Musyda ditetapkan oleh Rapat Pleno diperluas Dewan Pimpinan
Daerah.
5. Acara Pokok Musyawarah Daerah:
a. Laporan Dewan Pimpinan Daerah tentang :
1) Kebijakan Dewan Pimpinan Daerah.
2) Organisasi.
3) Keuangan.
4) Pelaksanaan keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah
Daerah serta Instruksi dan ketentuan Dewan Pimpinan
Pusat.
b. Penyusunan program IMM periode berikutnya.
c. Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Dewan Pimpinan
Daerah.
d. Masalah-masalah umum IMM yang bersifat urgen dalam
daerah.
e. Rekomendasi.
6. Ketentuan tentang tata tertib Musyda dibuat oleh Dewan
Pimpinan Daerah dan disahkan oleh Musyawarah Daerah.
7. Pada waktu berlangsungnya Musyda dapat diselenggarakan acara
atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya
Musyda.
8. Selambat-lambatnya sebulan setelah Musyda, Dewan Pimpinan
Daerah harus menyampaikan hasil keputusan tentang acara pokok
Musyda kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk mendapat
pengesahan.
9. Apabila sampai 1 (satu) bulan sesudah penyerahan hasil
keputusan Musyda belum ada jawaban dari Dewan Pimpinan
Pusat, maka keputusan dianggap sah.
10.Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Musyda, keputusan
Musyda harus ditanfidzkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan
selanjutnya disosialisasikan ke Pimpinan Cabang di tempatnya
masing-masing.
11.Keputusan Musyda tetap berlaku sampai diubah atau dibatalkan
oleh Musyda berikutnya.
Pasal 23
Musyawarah Cabang
1. Musyawarah Cabang, disingkat Musycab dilaksanakan oleh dan
atas tanggung jawab Pimpinan Cabang.
2. Musyawarah Cabang dihadiri oleh :
a. Peserta
1) Pimpinan Harian Cabang
2) Wakil Pimpinan Komisariat masing-masing 4 (empat)
orang.
3) Wakil Dewan Pimpinan Daerah 1 (satu) orang.
b. Peninjau
1) Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
2) Pimpinan Organisasi Otonom Muhammadiyah Tingkat
Kota/Kabupaten.
3. Peserta Musycab berhak menyatakan pendapat, memilih dan
dipilih serta memiliki hak 1 (satu) suara. Peninjau Musycab
berhak menyatakan pendapat.
4. Ketentuan tentang waktu dan tempat pelaksanaan serta agenda
Musycab ditetapkan oleh Rapat Pleno diperluas Pimpinan
Cabang.
5. Acara Pokok Musyawarah Cabang:
a. Laporan Pimpinan Cabang tentang :
1) Kebijakan Pimpinan Cabang.
2) Organisasi.
3) Keuangan.
4) Pelaksanaan keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah
Daerah, Musyawarah Cabang serta instruksi dan ketentuan
Pimpinan di atasnya.
b. Penyusunan program IMM periode berikutnya.
c. Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pimpinan Cabang.
d. Masalah-masalah umum IMM yang bersifat urgen dalam
Cabang.
e. Rekomendasi.
6. Ketentuan tentang tata tertib Musycab dibuat oleh Pimpinan
Cabang dan disahkan oleh Musycab.
7. Pada waktu berlangsungnya Musycab dapat diselenggarakan
acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya
Musycab.
8. Selambat-lambatnya sebulan setelah Musycab, Pimpinan Cabang
harus menyampaikan hasil keputusan tentang acara pokok
Musycab kepada Dewan Pimpinan Daerah untuk mendapat
pengesahan.
9. Apabila sampai 1 (satu) bulan sesudah penyerahan hasil
keputusan Musycab belum ada jawaban dari Dewan Pimpinan
Daerah, maka keputusan dianggap sah.
10.Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Musycab, keputusan
Musycab harus ditanfidzkan oleh Pimpinan Cabang dan
selanjutnya disosialisasikan ke Pimpinan Komisariat di wilayah
masing-masing.
11.Keputusan Musycab tetap berlaku sampai diubah atau dibatalkan
oleh Musycab berikutnya.
Pasal 24
Musyawarah Komisariat
1. Musyawarah Komisariat, disingkat Musykom dilaksanakan oleh
dan atas tanggung jawab Pimpinan Komisariat.
2. Musyawarah Komisariat dihadiri oleh :
a. Peserta
1) Pimpinan Harian Komisariat.
2) Seluruh Anggota Komisariat
3) Wakil Pimpinan Cabang 1 (satu) orang.
b. Peninjau; Mereka yang diundang oleh Pimpinan Komisariat.
3. Peserta Musykom berhak menyatakan pendapat, memilih dan
dipilih serta memiliki hak 1 (satu) suara. Peninjau Musykom
berhak menyatakan pendapat.
4. Ketentuan tentang waktu dan tempat pelaksanaan serta agenda
Musykom ditetapkan oleh Rapat Pleno Pimpinan Komisariat.
5. Acara Pokok Musyawarah Komisariat :
a. Laporan Pimpinan Komisariat tentang :
1) Kebijakan Pimpinan Komisariat.
2) Organisasi.
3) Keuangan.
4) Pelaksanaan keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah
Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Komisariat
serta Instruksi dan ketentuan Pimpinan di atasnya.
b. Penyusunan program IMM periode berikutnya.
c. Pemilihan Formatur Pimpinan Komisariat.
d. Musyawarah Formatur untuk menentukan Ketua Umum dan
menyusun Pimpinan.
e. Masalah-masalah umum IMM yang bersifat urgen dalam
Komisariat.
f. Rekomendasi.
6. Ketentuan tentang tata tertib Musykom dibuat oleh Pimpinan
Komisariat dan disahkan oleh Musykom.
7. Pada waktu berlangsungnya Musykom dapat diselenggarakan
acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya
Musykom.
8. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Musykom,
Pimpinan Komisariat harus menyampaikan hasil keputusan
tentang acara pokok Musykom kepada Pimpinan Cabang untuk
mendapat pengesahan.
9. Apabila sampai 15 (lima belas) sesudah penyerahan hasil
keputusan Musykom belum ada jawaban dari Pimpinan Cabang,
maka keputusan dianggap sah.
10.Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Musykom, keputusan
Musykom harus ditanfidzkan oleh Pimpinan Komisariat.
11.Keputusan Musykom tetap berlaku sampai diubah atau dibatalkan
oleh Musykom berikutnya.
Pasal 25
Musyawarah Luar Biasa
1. Musyawarah Luar Biasa, disingkat Musylub dilaksanakan oleh
dan atas tanggung jawab pimpinan yang terkait.
2. Musyawarah Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila terjadi
kevakuman kepemimpinan selama 6 bulan untuk Dewan
Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah serta 3 bulan Untuk
Pimpinan Cabang dan tidak bisa diselesaikan oleh Pimpinan
Harian.
3. Ketentuan tentang pelaksanaan, tata tertib, susunan acara, dan
peserta Musyawarah Luar Biasa, sama dengan ketentuan
musyawarah tiap jenjang pimpinan.
4. Tanggung jawab Musylub bisa dilakuakn oleh jenjang
kepemimpinan di atasnya apabila tidak bisa diselesaikan oleh
Pimpinan Harian terpilih pada musyawarah sebelumnya.
Pasal 26
Masa Jabatan
1. Masa jabatan Pimpinan disesuaikan dengan Anggaran Dasar BAB
6 (Enam) pasal 17 (Tujuh belas).
2. Pimpinan akan di caretaker apabila melebihi masa jabatannya
selebih-lebihya 4 bulan.
Pasal 27
Keputusan Musyawarah
1. Keputusan Permusyawaratan diusahakan diambil dengan
musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila keputusan permusyawaratan terpaksa dilakukan dengan
pemungutan suara, maka keputusan diambil dengan suara
terbanyak mutlak, yaitu setengah lebih satu dari jumlah peserta
yang memberikan hak suara.
3. Pemungutan suara atas seseorang atau masalah yang penting
dapat dilakukan secara tertulis dan rahasia, atau secara langsung.
4. Apabila dalam pemungutan suara terdapat jumlah suara yang
sama banyak, maka pemungutan suara diulangi dengan memberi
kesempatan masing-masing pihak untuk menambah penjelasan.
Apabila setelah tiga kali pemungutan suara ternyata hasilnya tetap
sama atau tidak memenuhi syarat pengambilan keputusan
pembicaraan dihentikan tanpa suatu keputusan, atau diserahkan
kepada pimpinan di atasnya, sedangkan untuk Muktamar atau
Tanwir diserahkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

BAB VI
Pasal 28
LAPORAN
1. Setiap Pimpinan berkewajiban untuk membuat laporan tentang
keadaan IMM yang meliputi keorganisasian, gerakan, amal usaha,
keuangan dan inventarisasi organisasi, termasuk pula laporan
bidang atau lembaga khusus.
2. Laporan seperti dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada
pimpinan di atasnya, dengan ketentuan; bagi Dewan Pimpinan
Daerah dan Pimpinan Cabang setiap 6 (enam) bulan, sedangkan
bagi Komisariat setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VII
Pasal 29
KEUANGAN
1. Keperluan IMM secara umum dibiayai bersama oleh Pimpinan
Komisariat, Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah, dan
Dewan Pimpinan Pusat.
2. Keperluan pimpinan IMM setempat dibiayai oleh Pimpinan yang
bersangkutan berdasarkan keputusan musyawarah masingmasing.
3. Uang Pangkal dan Iuran Anggota besarnya ditentukan oleh
Dewan Pimpinan Pusat.
4. Distribusi Uang Pangkal dan Iuran Anggota diatur sebagai
berikut:
a. 50% untuk Pimpinan Komisariat.
b. 25% untuk Pimpinan Cabang.
c. 15% untuk Dewan Pimpinan Daerah.
d. 10% untuk Dewan Pimpinan Pusat.
5. Untuk memeriksa keabsahan laporan keuangan dan harta
kekayaan, diatur sebagai berikut:
a. Pemeriksaan dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk
sebelum permusyawaratan.
b. Tim verifikasi di bentuk dari perwakilan pimpinan
dibawahnya atau tim independen.
c. Ketentuan tentang pemeriksaan diatur dengan peraturan
khusus yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
d. Hasil pemeriksaan dilaporkan dalam permusyawaratan.

BAB VIII
Pasal 30
Peraturan Khusus dan Pedoman Kerja
Setiap pimpinan dapat membuat peraturan khusus dan pedoman kerja
asal tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga serta peraturan yang dibuat pimpinan di atasnya.

BAB IX
Pasal 31
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Anggaran Rumah Tangga ini dapat diubah oleh forum Muktamar,
dan perubahannya sah apabila disetujui oleh sedikitnya 2/3 (dua
pertiga) dari peserta Muktamar yang hadir untuk membicarakan hal
tersebut.

BAB X
Pasal 32
KETENTUAN LAIN
1. Segala ketentuan peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum
ada ketentuan atau peraturan baru menurut Anggaran Rumah
Tangga ini.
2. Pedoman administrasi diatur oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB XI
Pasal 33
PENUTUP
1. Segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan dalam
Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini
diatur lebih lanjut dengan peraturan yang dibuat oleh Dewan
Pimpinan Pusat.
Pasal 34
Anggaran Rumah Tangga ini menjadi pengganti Anggaran Rumah
Tangga sebelumnya, dan telah disahkan oleh forum Muktamar XVIII
di Malang – Jawa Timur dan Mulai berlaku sejak disahkannya oleh
Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Ditetapkan di : Malang – Jawa Timur
Tanggal : Agustus 2018