Mari bagikan!

Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen dan kampus di Surabaya menggelar unjuk rasa di depan pintu utama Mapolda Jatim, Jumat (22/2/2019).

Aksi Unjuk rasa itu bahkan sempat diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dengan aparat Kepolisian Subdit Sabhara.

Dalam aksinya, mereka membentangkan spanduk bertuliskan RIP demokrasi, reformasi rasa Orde Baru (Orba) dan lainnya.

Barisan mahasiswa Cipayung Surabaya Terdiri dari IMM, GMNI, KAMMI, HMI, PMII, KMHDI, PMKRI ini menuntut aparat Kepolisian Daerah Jawa Timur agar tidak bersikap reprensif terhadap serangkaian Unras yang dilakukan mahasiswa di Jawa Timur.

Farid Firmansyah (22) Korlap aksi unjuk rasa asal GMNI kampus UINSA mengatakan, terkait aksi Unras ini ada tiga tuntutan yaitu mahasiswa Surabaya mendesak instansi yang bersangkutan agar menghentikan segala bentuk tindakan represif aparat Kepolisian terhadap demonstrasi.

Kedua, mendesak Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan untuk mengusulkan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian segera mengusut dan menyelesaikan masalah represif yang dilakukan aparat Kepolisian dari pusat hingga daerah di Nusantara.

Ketia, Kapolda Jatim harus memastikan Kapolres di wilayah hukum Jawa Timur untuk mendampingi dan mengayomi kegiatan yang berisi penyampaian aspirasi masyarakat tanpa adanya tindakan represif dari aparat Kepolisian.

“Kami berharap tidak ada lagi pemukulan dan penangkapan terhadap aktivis saat aksi demonstrasi di Jawa Timur,” ungkapnya di lokasi unjuk rasa.

Farid berharap pemerintahan saat ini tidak anti kritik yang semena-mena memanfaatkan aparat penegak hukum untuk membungkam gerakan aktivis saat aksi demonstrasi turun ke jalan.

Dia mendesak agar Polisi tidak membatasi ruang gerak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi kritik terhadap pemerintahan saat ini. Mahasiswa bebas mengeluarkan kritik kinerja pemerintah yang dianggap tidak memihak pada kesejahteraaan rakyat kecil.

Di sisi lain, kebebasan hak berpendapat dimuka umum seperti yang amanahkan Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 pasal 28 E ayat 3 yaitu demonstrasi menjadi media menyampaikan pendapat publik.

“Apabila demonstrasi mahasiswa telah mendapat tindakan represif oleh aparat negara maka hanya meninggal waktu (Matinya demokrasi kita),” terangnya.

Ditambahkannya, pihaknya mendesak perwakilan Polda Jatim menemui mereka untik memberikan jaminan terhadap rasa aman saat menyampaikan pendapat dimuka umum.

“Kami mendesak ada statement dari Kapolda Jatim atau yang mewakili supaya ada jaminan tidak ada tindakan represif di Jawa Timur,” jelasnya.