Mari bagikan!

Kasus penembakan yang dialami oleh salah seorang mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari immawan Randy yang berujung tewas saat melakukan aksi unjuk rasa dengan massa mahasiswa di kota Kendari tepatnya dikantor DPRD, Sulawesi tenggara.

Randy yang disebut sebagai kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tewas tertembak peluru tajam milik  aparat kepolisian, selain Randy, ada juga aktivis lain yang meninggal akibat tindakan represif apparat kepolisian.

Menyikapi hal ini PC IMM Kota Surabaya, M.M.Firdaus Su’udi meminta kapolri untuk menginvestigasi langsung dan mengusut tuntas kasus Randy.

“Mengingat dan mencermati penanganan peserta aksi oleh kepolisian  sudah mengarah pada tindakan  brutalitas penembakan dengan peluru tajam yang berujung tewas.

Tindakan brutal aparat kepolisian terhadap mahasiswa sangat  bertentangan dengan peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian RI dan Perkapolri Nomor 16 tahun 2006 tentang pengenalian massa. “ ujar Ketua umum PC IMM Kota Surabaya.

Sementara malam ini IMM Kota Surabaya akan menggelar “Malam  berkabung dan Aksi Solidaritas untuk aktivis yang meninggal dunia dalam memperjuangkan suara rakyat.

Serentetan acara tersebuat diantranya bagi-bagi bunga mawar, musikalisasi puisi, orasi duka dan teatrikal.

Acara yang akan digelar langsung pada Ahad 29/9/19 akan dimulai pukul 18.00 WIB – Selesai di Monumen perjuangan POLRI.

Ikatan Mahasiswa Muhammdiyah mendesak polisi harus berubah, karena dari tahun ke tahun perlakuan represif apparat selalu terjadi disetiap aksi demonstrasi mahasiswa maupun masyarakat sipil.

Maka kami IMM Kota Surabaya menyatakan sikap:

1. Mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk berubah, dan melakukan pengamanan aksi dengan cara-cara yang persuasif tanpa kekerasan dan tindakan represif.

2. Mengecam tindakan kekerasan penganiayaan, pengeroyokan, bahkan tindakan kesewenang-wenangan, sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolsian RI dan Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa.

3. Mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk segera mengusut tuntas pelaku penembakan aktivis di Kendari beberapa waktu lalu.

4. Menghentikan kriminalisasi terhadap aktifis dan jurnalis.

5. Mendesak Presiden untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (Perpu) untuk membatalkan UU KPK yang kontroversial dan syarat dengan upaya pelemahan KPK serta sudah banyak ditolak oleh berbagai aktivis,  akademisi dan pegiat anti korupsi
diberbagai daerah di Indonesia

6. mengajak seluruh kader beserta mahasiswa se-Indonesia untuk bersatu padu, secara bersama-sama untuk merapatkan barisan dalam menyuarakan aspirasi perjuangan
rakyat.