Mari bagikan!

29 Juni 2021

Oleh : Nadief Rahman Harris

Berbagai kampus di seluruh pelosok negeri ramai-ramai mendukung aksi kritik BEM UI yang menggaungkan narasi “Jokowi : The King of Lip service”. Hal ini tentu dapat dinilai sebagai sebuah bentuk inovasi dalam kritik. Mengutip tulisan dari Ahmad Junaidi di laman The Conversation yang berjudul “Kutukan ilmu pengetahuan: banyak akademisi lebih fokus ‘terdengar pintar’ daripada membumikan sains pada masyarakat” di dalamnya menyatakan “bahwa jumlah produksi riset yang tinggi ini tidak diikuti penyebarluasan ilmu pengetahuan yang baik dari komunitas akademik”. Maka dalam hal ini BEM UI telah memberikan contoh bahwa konten-konten akademik seperti inilah yang saat ini sangat mudah dikonsumsi oleh masyarakat.

Jika menilik dari sudut pandang kebebasan berpendapat. Didasarkan pada Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang bermakna bahwa “negara memiliki kewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut, sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia”. Maka hal tersebut dapat dikatakan sah-sah saja. Namun yang jadi persoalan adalah respon dari Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik UI Amelita Lusia mengatakan konten tersebut menyalahi aturan. Amelita mengatakan kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi memang dilindungi undang-undang, tetapi harus menaati koridor hukum yang berlaku. Selain itu ia juga menyatakan bahwa Presiden RI adalah simbol negara dan menyebutkan BEM UI melanggar beberapa peraturan yang ada, tetapi tak merinci peraturan apa saja yang dimaksud.

Faktanya Undang-undang tidak menyatakan presiden sebagai simbol negara. Undang-undang mengenal istilah ‘lambang negara’. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘simbol’ berarti juga ‘lambang’. Akan tetapi yang dimaksud lambang negara dalam Pasal 36A UUD 1945 Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika”. Adapun turunannya yang sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dalam Bab I UU Nomor 24 Tahun 2009 itu dijelaskan bahwa Bendera Merah Putih, Bahasa Indonesia, Lambang Garuda Pancasila, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas NKRI. Dilansir dati detikcom pada 7 Agustus 2015 Irmanputra Sidin sebagai ahli hukum tata negara dia menjelaskan bahwa Presiden bukanlah simbol negara, dan bisa berganti. Sedangkan bendera,bahasa,lambang negara serta lagu kebangsaan tidak akan berganti.

Yang menjadi tugas kita bersama disini ialah terus mengawal serta mengkritik kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Fiat Justitia Ruat Caelum

 

 

 

Referensi :

Manan, Bagir. 2016. Pers, Hukum, Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta Pusat : Dewan Pers

https://nasional.tempo.co/read/1477422/bem-ui-direpresi-akademisi-sebut-kampus-sudah-mirip-kantor-kecamatan (29 Juni 2021)

https://theconversation.com/kutukan-ilmu-pengetahuan-banyak-akademisi-lebih-fokus-terdengar-pintar-daripada-membumikan-sains-pada-masyarakat-158877 (25 Juni 2021)

https://news.detik.com/berita/d-5623138/ui-nyatakan-presiden-simbol-negara-uu-nyatakan-tidak-begitu (29 Juni 2021)

https://theconversation.com/uu-ite-dan-merosotnya-kebebasan-berekspresi-individu-di-indonesia-126043 (29 Juni 2021)